BERITA1BOGOR – Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) di Kampus Dramaga diwarnai aksi protes.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) HA IPB Provinsi Papua mengecam keputusan panitia yang melarang mereka masuk sebagai peserta resmi, yang dinilai sebagai tindakan tidak adil dan diskriminatif terhadap alumni di wilayah Timur Indonesia.
Ketua DPD HA IPB Provinsi Papua periode 2023–2027, Alfred Antoh, menyatakan bahwa dirinya bersama delegasi dari sembilan Dewan Pengurus Cabang (DPC) kabupaten di Papua telah hadir di lokasi Munas sejak pukul 06.00 WIB.
“Namun, akses mereka ditutup dengan alasan keterlambatan kelengkapan administrasi pada tenggat waktu 14 November lalu,” ujar Alfred.
Alfred menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh kondisi darurat di lapangan. Saat undangan diterima pada H-1 (13 November), dirinya tengah menjalankan tugas penelitian di daerah konflik Yahukimo, Papua.
“Pada saat itu terjadi peristiwa penembakan guru dan jaringan internet terputus total. Kami tidak mungkin melakukan registrasi daring dalam kondisi keamanan seperti itu. Namun, panitia sama sekali tidak memberikan ruang diskresi atas kondisi geografis dan tantangan nyata di Papua,” ujar Alfred dalam keterangan resminya di luar lokasi Munas, Sabtu, 20 Desember 2025.
Pihak DPD Papua juga menyoroti dugaan pelanggaran prosedur oleh panitia pelaksana. Mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HA IPB Bab III Pasal 21 ayat 10, disebutkan bahwa undangan Munas seharusnya disampaikan selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan.
“Persyaratan administrasi baru kami terima satu hari sebelum tenggat waktu. Ini tidak sesuai dengan semangat kekeluargaan organisasi. Kami menilai panitia kaku dan mengabaikan fakta bahwa Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke dengan tantangan yang berbeda-beda,” tegas Alfred yang juga merupakan dosen Universitas Cenderawasih tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, delegasi Papua bersama beberapa perwakilan dari daerah lain, termasuk DPD NTB yang mengalami kendala serupa, melakukan aksi duduk di luar lokasi acara. Mereka menuntut perhatian langsung dari pimpinan HA IPB maupun Rektorat IPB.
“HA IPB adalah organisasi kekeluargaan, bukan partai politik. Kami akan bertahan di sini sampai ada penjelasan resmi dan kebijakan yang adil. Kami sudah menempuh jalur persuasif namun tetap tidak diberikan akses,” pungkasnya.
Sebelum berita ini diturunkan, wartawan Metropolitan mencoba untuk menghubungi pihak panitia Munas VII untuk melakukan konfirmasi. Namun sayang, pihaknya belum memberikan keterangan resmi terkait polemik pendaftaran peserta dari wilayah Indonesia Timur tersebut.
(Erk)
