BERITA1BOGOR – Aspirasi pembangunan sekolah menengah atas (SMA) kembali mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Aula Kelurahan Kertamaya, Bogor Selatan, Kota Bogor pada Jumat, 12 Desember 2025.
Dalam Musrenbang yang berlangsung, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hakanna, menegaskan pihaknya akan mengawal penuh usulan masyarakat agar pembangunan SMA tidak kembali mundur.
“Aspirasi di Musrenbang ini kita akan kawal. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat sudah dibentuk dalam ajuan prioritas. Kita akan dorong agar 2026 tidak mundur lagi pembangunan sekolah SMA. Insyaallah 2026,” ujar Hakanna.
Ia menekankan bahwa pembangunan sekolah menjadi kebutuhan paling mendesak di wilayah tersebut. Menurutnya, ketersediaan data digital yang valid akan memudahkan pemerintah menentukan arah kebijakan, termasuk perencanaan jumlah kebutuhan sekolah baru.
“Kalau sudah berbasis digital, kita tidak akan kekurangan sekolah karena sudah tahu berapa yang akan lulus SMP, berapa jumlah siswa. Tidak akan ada lagi anak putus sekolah atau daerah kekurangan sekolah karena datanya sudah masuk,” tegasnya.
Hakanna menyebut jika masih terjadi kekurangan data, berarti ada kesalahan administrasi yang harus segera dibenahi.
“Itu kita sama-sama rapikan supaya lebih baik,” tambahnya.
Selain pendidikan, ia menegaskan fungsi pengawasan yang diembannya akan difokuskan pada anggaran serta pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan publik yang maksimal adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakat.
“Ketika pelayanan publik maksimal, dampaknya akan dirasakan masyarakat. Disitulah masyarakat merasakan keberadaan pemerintahan,” ujarnya.
Terkait progres pembangunan SMA, Hakanna menjelaskan bahwa rencana pembangunan masih dalam proses perencanaan dan telah dibahas di tingkat komisi DPRD.
“Perencanaannya 2026. Masih proses. Dari pihak Bapperida sudah menyampaikan akan dibangun sekolah di wilayah Tanah Sareal dan Bogor Selatan. Karena kalau sekolah jauh, risiko putus sekolah tinggi. Bogor Selatan paling tinggi loh putus sekolah,” jelasnya.
Ia menegaskan pemerataan pembangunan harus menjadi fokus utama pemerintah. Ketidakmerataan, menurutnya, bukanlah sebuah keberhasilan pembangunan.
“Ketika ada wilayah kecamatan yang tidak maju, itu bukan keberhasilan. Kita akan dukung pemerataan dengan data yang valid, supaya arah kebijakan jelas,” katanya.
Hakanna juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat DPRD akan meluncurkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cerdas sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi digital di Kota Bogor.
“Kita sama-sama kawal. Ini ikhtiar kita bersama,” tutupnya.
(Erk)
