BERITA1BOGOR.com – Setelah disorot Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor terkait adanya surat edaran permohonan rekomendasi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pejabat struktural di RSUD Kota Bogor, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor dr. Ilham Chaidir angkat bicara.
Menurut dr. Ilham, permohonan rekomendasi untuk permintaan tambahan tunjangan dilakukan setelah tambahan penghasilan pegawai (TPP) dihapus (dihilangkan)
“Itu (TPP) dihapus. Nah ketika ada THR, keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya kepada pimpinan dan pegawai non pegawai negeri sipil pada lembaga non struktural, dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 tahun 2024,” ucap dr. Ilham saat ditemui diruangnya, Rabu 26 Maret 2025.
Didalam aturan itu, dr. Ilham menegaskan, rekomendasi untuk permintaan tambahan penghasilan sudah jelas (diperbolehkan) dan tidak melanggar.
“Meskipun sudah jelas diperbolehkan, tapi ini benar-benar didiskusikan. Dan sebagai bentuk kehati-hatian maka saya minta rekomendasi untuk minta petunjuk. Jadi ini enggak ujug-ujug,” tegas dr. Ilham yang didampingi Wakil Direktur Keuangan dan Umum Yadi Cahyadi dan Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Mutu, dr. Armein Sjuhairy Rowi.
Sementara, dijelaskan Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Mutu, dr. Armein Sjuhairy Rowi, THR yang diterima 1300 pegawai rumah sakit (diluar 200 ASN) saat ini sepenuhnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 tahun 2024.
“Adapun permintaan kenaikan itu telah berdasarkan aturan. Dan sumber anggarannya pun dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” jelas dr. Armein.
Sejak berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dr. Armein mengatakan, RSUD Kota Bogor menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mengelola operasionalnya secara mandiri tanpa ketergantungan pada subsidi dari APBD. Ini mencerminkan integritas dan profesionalisme manajemen dalam mengelola anggaran dan sumber daya, sekaligus menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
“Kami mengedepankan prinsip akuntabilitas dan terus fokus pada membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama kami saat ini adalah terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi masyarakat Bogor,” terang dr. Armein yang juga menjabat sebagai Ketua IDI Kota Bogor.
Ia menambahkan, bahwa peningkatan jumlah kunjungan ke RSUD adalah indikator nyata dari kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh kepada layanan yang disediakan RSUD Kota Bogor.
“Bed Occupancy Ratio (BOR) kami terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini bukti nyata bahwa RSUD lekat di hati masyarakat Bogor,” terangnya.
Terpisah, aktivis Sosial Kota Bogor, R. Ridho juga turut berkomentar terkait terpaan isu yang menimpa RSUD Kota Bogor. Menurutnya, permohonan rekomendasi pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pejabat struktural RSUD Kota Bogor, dengan tambahan penghasilan sebesar 5% dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinilainya sebagai sesuatu yang wajar. Mengingat tambahan penghasilan pegawai (TPP) dihilangkan.
“Ini sesuatu yang wajar menurut saya. Toh, ini tidak membebankan APBD Kota Bogor dan murni dari BLUD. Selama tidak menganggu cash flow RSUD dan tidak menubruk aturan, tidak masalah. Seharusnya ini dianggap sebagai apresiasi bagi RSUD yang telah bekerja secara maksimal meningkatkan pelayanan kesehatan,” tegas Ridho.
Ridho juga mengingatkan kepada RSUD kota Bogor, bila institusi yang melakukan hal baik sering kali menjadi sasaran kritik. Ini mencerminkan realitas di berbagai sektor publik di mana layanan yang baik masih diwarnai dengan kontroversi atau rumor negatif.
“Sikap proaktif RSUD dalam menjelaskan dan mengatasi isu ini adalah langkah yang bijak untuk melindungi reputasi mereka dan memastikan kepercayaan publik. Karena hanya pohon yang banyak buahnya yang akan sering dilempari batu,” katanya
Ridho juga mengatakan kenaikan Kunjungan RSUD Kota Bogor setiap tahunnya merupakan barometer atas tingginya kepercayaan masyarakat. Banyaknya masyarakat Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, seperti Jasinga, Jonggol, Cigombong, Pamijahan dan wilayah lainnya menjadi bukti bila tingkat kepercayaan masyarakat begitu tinggi. Dan juga menjadi bukti bahwa RSUD Kota Bogor telah menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
“Warga kabupaten yang datang ke RSUD Kota Bogor bukan karena diwilayahnya tidak ada RSUD, tetapi karena mereka lebih percaya pada RSUD Kota Bogor,” tegas lelaki berkacamata ini.
Ridho juga mengatakan, bila RSUD juga dinilai ‘gercep’ dalam merespon kritikan dan masukan yang datang dari masyarakat.
“Saya tahu betul, RSUD membuka keran kritik baik dari media sosial maupun secara langsung. Secara offline mereka membuka ruang pengaduan, menghadirkan sahabat pelanggan untuk membantu pasien yang kesulitan, menyediakan kotak-kotak kritik saran. Sementara secara online RSUD responsif dalam menjawab kendala masyarakat melalui instagram, website dan media sosial lainnya. Lihat saja google review RSUD Kota Bogor yang mendapat bintang 4,6 dari lima ribu ulasan. Bandingkan dengan rumah sakit di Bogor lainnya, RSUD Kota Bogor jauh lebih baik,” papar Ridho yang merupakan Ketua Gerakan Masyarakat Kota Bogor.
Adapun masih adanya kekurangan, Ridho menilai itu merupakan hal yang manusiawi. Karena pada realitasnya, tidak akan ada manusia atau institusi yang mampu memuaskan semua orang. Terpenting, komitmen untuk memberikan pelayanan prima terus menerus dilakukan.
(Erk)
