BERITA1BOGOR – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani, menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Ranggamekar, Bogor Selatan, Rabu (17/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Edi mewanti-wanti agar seluruh aspirasi warga tercatat secara digital agar tidak “mental” di tengah jalan.
Politisi Fraksi PKB ini menegaskan bahwa Musrenbang adalah pintu awal yang sangat krusial. Jika prosedur tidak ditempuh, usulan pembangunan dipastikan bakal ditolak.
“Semua sumber pembangunan itu salah satunya berasal dari Musrenbang. Seluruh usulan dimasukkan ke dalam aplikasi Siapmang. Ini penting karena aspirasi harus datang dari bawah,” ujar Edi Kholki kepada wartawan.
Edi menjelaskan, usulan yang masuk ke aplikasi SIAPMANG akan berlanjut ke RKPD, KUA-PPAS, hingga akhirnya masuk ke RAPBD. Sebagai wakil rakyat, ia berjanji akan melakukan fungsi kontrol ketat.
“Tugas kami bukan hanya budgeting, tapi juga controlling. Setelah usulan disepakati, kami akan mengawal apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang diusulkan atau tidak,” tegas legislator dari Dapil II tersebut.
Ia juga meminta adanya sinkronisasi antara usulan RT/RW dengan hasil reses Dewan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
Menariknya, Edi menyoroti kebiasaan warga yang mayoritas masih mengusulkan pembangunan fisik. Padahal, tema Musrenbang tahun ini menitikberatkan pada digitalisasi.
“Jadi saya menekankan beberapa poin penting seperti warga didorong mengusulkan pelatihan pemasaran online (Literasi Digital),pentingnya pelatihan digitalisasi bagi pengurus wilayah karena administrasi kependudukan kini serba online dan investasi SDM,” kata Edi.
Sementara itu, Lurah Ranggamekar Amir Santoso menyambut baik arahan tersebut. Ia memaparkan bahwa saat ini Kelurahan Ranggamekar sudah memiliki aplikasi Asinan.
“Warga bisa mengurus layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor kelurahan, cukup melalui ponsel,” ungkap Amir.
Meski fokus pada digitalisasi, Amir tak menampik bahwa pembangunan fisik seperti perbaikan tebing tetap mendesak karena kondisi geografis wilayahnya yang rawan longsor.
“Prioritas sudah disaring dari bawah, mulai dari pra-Musrenbang tingkat RT dan RW. Ini tahap akhir sebelum dibawa ke tingkat selanjutnya,” pungkasnya.
(Erk)
