Kejar Target RTH, Pansus DPRD Kota Bogor Kebut Pembahasan Perubahan Raperda

Ketua Tim Pansus DPRD Kota Bogor, Devie Prihatini Sultani, menegaskan bahwa percepatan pembahasan ini bertujuan untuk mengejar target penyediaan RTH sebesar 30 persen dari total luas wilayah Kota Bogor, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

“RTH yang diwajibkan dalam undang-undang adalah sebesar 30 persen. Namun hingga saat ini, realisasinya baru mencapai sekitar 4 persen. Artinya, masih sangat jauh dari target. Dengan adanya perubahan perda ini, kami berharap ada langkah konkret dari Pemerintah Kota Bogor untuk mengejar kekurangan tersebut,” ujar Devie.

Devie juga menjelaskan bahwa revisi perda ini menjadi penting menyusul terbitnya Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022, yang mengubah klasifikasi dan pendekatan terhadap topologi RTH. Selain itu, berdasarkan temuan di lapangan, sekitar 70 persen bangunan gedung perkantoran dan komersial di Kota Bogor belum memenuhi standar penyediaan RTH.

“RTH bukan hanya untuk mempercantik kota, tapi juga berperan penting dalam mencegah bencana seperti banjir dan tanah longsor, yang belakangan ini sering terjadi di Kota Bogor. Perda ini nantinya akan sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan daya serap air dan menjaga ekosistem tanah,” jelasnya.

Dalam Perda yang berlaku, RTH memiliki sejumlah manfaat langsung seperti peningkatan ketersediaan air tanah, produksi oksigen, pengurangan polusi udara, tanah dan air, mitigasi bencana, serta pelestarian fungsi lingkungan lainnya.

Adapun manfaat tidak langsungnya meliputi peningkatan keindahan kota, kenyamanan, kesehatan masyarakat, aspek ekonomi, edukasi, rekreasi, interaksi sosial, serta keseimbangan ekosistem perkotaan.

Devie juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan RTH.

“Untuk memenuhi target RTH sesuai Perda, semua elemen harus berkolaborasi—baik masyarakat, pihak swasta, maupun pemerintah,” pungkasnya. (*)