BERITA1BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PPP, Wishnu Ardiansyah, menegaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai pintu masuk usulan pembangunan wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai menghadiri dua Musrenbang sekaligus di Kelurahan Pamoyanan dan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pada Jumat, 12 Desember 2025.
Wishnu, yang duduk di Komisi III DPRD Kota Bogor, menyebut bahwa usulan pembangunan tahun 2027 harus benar-benar mengutamakan sektor prioritas, terutama pengelolaan sampah.
Ia menargetkan setiap kelurahan di Kota Bogor memiliki minimal satu Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R).
“Saya ingin TPS 3R itu di tiap kelurahan minimal ada satu untuk menyelesaikan masalah persampahan di Kota Bogor,” ujarnya.
Ia menyoroti kondisi TPS 3R di Kertamaya yang sebelumnya merupakan salah satu yang terbaik (peringkat kedua) setelah Katulampa namun kini terhenti karena lahannya digunakan untuk pembangunan GOR. Wishnu berharap relokasi TPS 3R tersebut dapat dipercepat.
“Mudah-mudahan bisa dipercepat relokasi TPS 3R ke tempat yang lebih layak dan bisa menyelesaikan permasalahan sampah di Kertamaya,” katanya.
Wishnu juga menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh pelaksanaan Musrenbang sebagai wadah masyarakat mengajukan usulan pembangunan.
“Satu-satunya keterlibatan masyarakat dalam rangka penyusunan APBD itu hanya melalui Musrenbang. Semoga ke depan Musrenbang menjadi tolok ukur Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan keadilan pembangunan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan kondisi fiskal Kota Bogor saat ini sedang tertekan akibat penurunan transfer daerah dari pemerintah pusat.
“Kota Bogor sedang menghadapi permasalahan fiskal, transfer daerah dikurangi cukup besar,” jelasnya.
Selain itu, muncul sejumlah kebutuhan prioritas baru yang belum tercantum dalam RPJMD, salah satunya penanganan longsor di Batu Tulis yang memerlukan anggaran besar.
“Otomatis ada pengurangan anggaran untuk kebutuhan pembangunan yang signifikan. Prioritas yang dulu bisa terakomodasi, sekarang belum tentu bisa pada 2026 dan 2027,” tambahnya.
Wishnu juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, masih banyak piutang PBB dari perusahaan besar, termasuk yang berada di Bogor Selatan.
“Banyak piutang PBB yang cukup besar. Ini harus diselesaikan dengan baik,” tegasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bogor tetap harus mengutamakan layanan dasar.
“Selama itu kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tetap harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Pamoyanan, Erwin Subastian, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan wadah musyawarah untuk menyusun skala prioritas pembangunan berdasarkan usulan warga.
Oleh karenanya, ia mengajak seluruh unsur masyarakat untuk berperan aktif, memberi masukan konstruktif, dan berkolaborasi agar pembangunan lebih efektif dan tidak ada yang tertinggal.
Untuk memastikan sinkronisasi program, Erwin menekankan pentingnya menyelaraskan usulan kelurahan dengan program pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
“Mengingat sumber daya terbatas, perlu fokus pada prioritas seperti infrastruktur (jalan, talut, sanitasi), kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Saya berharap Musrenbang menghasilkan kesepakatan yang baik dan dokumen berita acara yang akan dibawa ke tingkat kecamatan,” harapnya.
(Erk)
