BERITA1BOGOR – Almer Faiq Rusyidi ditetapkan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat periode 2025-2030 secara aklamasi.
Penetapan Ketua Umum Kadin Jawa Barat itu dilakukan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Taufan Eko Nugraha.
Dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-VIII Kadin Jawa Barat yang berlangsung di Podium Hall Plaza Ekalokasari pada Rabu, 24 September 2025, telah dibuat kesepakatan bersama atau musyawarah mufakat dalam pemilihan ketua umum.
“Alhamdulillah dengan dinamika yang sangat luar biasa, terjadi musyawarah mufakat bahwa Almer Faiq Rusydi akhirnya terpilih menjadi Ketua Kadin Jabar. Ini berkat kekompakan keguyuban teman-teman Kadin kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Dan Alhamdulillah semua berjalan lancar dan sukses,” kata Taufan.
Kepada ketua umum yang baru, Taufan mengatakan, sebagai mitra strategis peranan Kadin sangat diharapkan pemerintah termasuk provinsi.
“Kepada pak Almer termasuk bu Shinta dan Masyuroh dan Kadin se-Jawa Barat silakan bersinergi dengan erat bersama pemerintah yaitu Pemda Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Dedi Mulyadi,” ucapnya.
Sementara, Ketua Umum Kadin Jabar, Almer Faiq Rusyidi mengatakan, bersama formatur dalam waktu dekat akan menyusun pengurus Kadin Jawa Barat dan membangun kolaborasi antara para pengusaha di seluruh Jawa Barat.
“Saya akan lebih mengedepankan keguyuban, kekompakan agar bisa bekerja sama dan menjadi mitra strategis di Jawa Barat,” ungkap Almer.
Menurut Almer, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, tentunya mempunyai kewajiban untuk mengawal investasi yang masuk di Jawa Barat.
“Tadi pak Gubernur menyampaikan, bahwa jangan hanya menjadi penonton, tetapi teman-teman para pengusaha di Jawa Barat bisa bekerjasama dan bekerja sama juga dengan pemerintah provinsi,” tuturnya.
Disinggung soal maraknya dualisme dalam kepengurusan Kadin Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, ia mengaku akan segera melakukan musyawarah dengan cara kekeluargaan.
“Kami akan memitigasi masing-masing daerah yang dualisme agar bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat,” pungkasnya.
(Erk)