BERITA1BOGOR.COM – Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor dari Fraksi PAN, Hj. Hakanna, menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat aspirasi warga Bogor Selatan.
Dalam reses yang digelar Rabu, 11 Februari 2026 di wilayah Kertamaya, Bogor Selatan, Hakanna menyoroti lambatnya penanganan infrastruktur strategis dan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk segera melakukan intervensi nyata, terutama pada wilayah rawan bencana.
Persoalan drainase buruk, kerusakan aspal, hingga karut-marut layanan BPJS Kesehatan masih menjadi keluhan utama warga Bogor Selatan.
“Seluruh masukan sudah saya catat. Terkait infrastruktur dan kendala perpindahan BPJS Mandiri ke PBI, saya pastikan tidak boleh ada lagi hambatan birokrasi yang merugikan rakyat. Masalah ini harus tuntas,” tegas Hakanna usai Reses berlangsung.
Hakanna juga memberikan peringatan keras terkait kondisi geografis Bogor Selatan yang merupakan zona merah rawan longsor.
Ia juga meminta dinas terkait tidak hanya bekerja secara reaktif, tetapi wajib melakukan langkah antisipasi melalui penguatan struktur di titik-titik kritis.
“Bogor Selatan ini rawan longsor. Kita butuh intervensi fisik sekarang juga, jangan tunggu sampai jatuh korban baru kita sibuk membereskan. Pencegahan harus jadi skala prioritas,” ujarnya.
Selain itu, warga juga menyampaikan kebutuhan layanan kesehatan seperti ambulans. Ada pula aspirasi dari sektor peternakan yang meminta dukungan pengadaan sapi.
Sementara itu, untuk wilayah Kertamaya, warga memprioritaskan perbaikan drainase serta pembangunan jembatan penghubung antara Muarasari dan Kertamaya. Hakanna mengaku telah meminta titik lokasi detail agar bisa segera dilakukan peninjauan.
“Saya sudah minta share location titiknya. Nanti saya akan kunjungan ke sana agar bisa jadi skala prioritas. Jangan sampai setelah ada problem baru kita beresin,” katanya.
Ia menambahkan, wilayah Bogor Selatan merupakan kawasan rawan longsor sehingga perlu perhatian khusus. Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan sebelum terjadi bencana. Ke depan, ia berencana memfokuskan intervensi pada sektor infrastruktur, pelatihan, ketahanan pangan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana.
“Bogor Selatan ini rawan longsor, jadi banyak hal yang harus di-notes agar ketika ada bencana tidak terjadi hal yang parah. Kita harus ada intervensi terkait titik-titik rawan longsor. Kita perlu koordinasi dan kolaborasi dengan Pemkot, dinas terkait, dan kelurahan,” tuturnya.
Hakanna memastikan seluruh hasil reses akan dimasukkan dalam notulensi dan dibahas untuk dimasukkan ke dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Aspirasi yang belum terakomodasi dalam Musrenbang akan tetap dicatat sebagai data pendukung.
“Seluruh masukan dari perwakilan 16 kelurahan di Bogor Selatan telah dicatat untuk ditindaklanjuti, tidak saya filter. Walaupun tidak semuanya bisa langsung terealisasi, paling tidak bertahap akan saya masukkan. Namun, untuk kebutuhan yang bersifat mendesak, pihaknya akan tetap mendorong agar menjadi prioritas. Nanti yang masuk Pokir setelah komunikasi dengan wilayah mana yang jadi prioritas,” pungkasnya.
(Erk)
