BERITA1BOGOR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN). Di tengah tingginya angka pegawai yang memasuki masa pensiun, kuota pengangkatan ASN baru dinilai masih sangat terbatas sehingga pemerintah harus menyusun strategi baru melalui transformasi digital dan peningkatan kompetensi pegawai.
Kondisi tersebut diungkapkan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Mewujudkan Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi Melalui B-Smart Bogor Smart Corporate University (CorpU)” yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor di Ballroom Hotel Onih, Rabu (15/7/2026).
Menurut Dedie, keterbatasan rekrutmen ASN menjadi persoalan yang kini dihadapi hampir seluruh sektor pemerintahan, termasuk pendidikan.
“Salah satu masalah yang paling krusial hari ini adalah semakin sulitnya kita meminta tambahan pegawai melalui berbagai kanal. Di sektor pendidikan saja ada sekitar 120 hingga 240 guru yang pensiun, sementara kuota pengganti yang kita peroleh hanya sekitar 30 sampai 40 orang untuk berbagai bidang. Akhirnya, kita harus benar-benar memilih skala prioritas,” ujar Dedie.
Ia menilai, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah mengubah pola kerja birokrasi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski jumlah pegawai terus berkurang.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempercepat transformasi digital di lingkungan Pemkot Bogor. Dedie mengatakan birokrasi ke depan tidak lagi bergantung pada administrasi berbasis kertas, melainkan memanfaatkan sistem digital dalam berbagai proses kerja, mulai dari surat-menyurat hingga penyusunan program berbasis indikator kinerja.
“Ke depan anggaran tidak lagi didasarkan pada kebiasaan tahun sebelumnya, tetapi berbasis indikator kinerja yang terukur melalui aplikasi digital. Ketika membuka laptop di pagi hari, ASN langsung melihat sistem kinerja dan pekerjaan yang harus ditindaklanjuti,” katanya.
Karena itu, lanjut Dedie, peningkatan kompetensi ASN menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Melalui program B-Smart Corporate University, seluruh aparatur didorong untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tuntutan pelayanan publik.
Ia juga mengapresiasi kualitas ASN Kota Bogor yang dinilai memiliki kompetensi cukup baik dibandingkan sejumlah daerah lain. Namun, sistem pembelajaran yang dikembangkan nantinya tetap harus dievaluasi secara berkala agar menghasilkan peningkatan kinerja yang nyata.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bogor, Dani Rahadian, menjelaskan bahwa B-Smart Corporate University merupakan sistem pembelajaran terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas ASN secara berkelanjutan.
Menurut Dani, selama ini pengembangan kompetensi pegawai masih berjalan secara terpisah. Melalui konsep Corporate University, seluruh proses pembelajaran akan disusun secara sistematis dan diselaraskan dengan kebutuhan organisasi serta visi pembangunan Kota Bogor.
“Forum ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan Corporate University sekaligus membangun komitmen bersama seluruh perangkat daerah. Pengembangan kompetensi ASN harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis,” ujarnya.
Ke depan, BKPSDM akan menerapkan berbagai metode pembelajaran modern, mulai dari blended learning hingga pembelajaran berbasis kolaborasi. Program tersebut juga akan melibatkan akademisi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan birokrasi modern.
Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, Pemkot Bogor berharap transformasi pengembangan kompetensi ASN dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang adaptif, profesional, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)
