BERITA1BOGOR.COM – Komisi I DPRD Kota Bogor akan memanggil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor untuk meminta penjelasan terkait pengawasan operasional tempat hiburan malam (THM) Tipzy Bears di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, menyusul laporan masyarakat mengenai dugaan keributan yang terjadi di lokasi tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Edi Khloki Zaelani, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dan laporan warga yang merasa resah atas insiden yang videonya beredar luas di media sosial.
“Kami sudah mendapatkan laporan dari warga dan saat ini sedang kami bahas secara intensif di Komisi I,” ujar Edi, Senin (6/7/2026).
Sebagai tindak lanjut, Komisi I berencana memanggil Satpol PP Kota Bogor untuk meminta klarifikasi mengenai pengawasan terhadap operasional tempat hiburan tersebut, termasuk aspek perizinan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
“Kami berencana memanggil Satpol PP Kota Bogor untuk meminta penjelasan terkait jenis minuman beralkohol yang dijual di sana, apakah telah mengantongi izin sesuai ketentuan, serta bagaimana pengawasannya selama ini,” kata Edi.
Menurutnya, DPRD juga akan menelusuri berbagai informasi yang berkembang terkait dugaan keributan di lokasi tersebut guna memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Komisi I berharap Pemerintah Kota Bogor dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap tempat hiburan malam sehingga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga, khususnya di kawasan Bogor Tengah.
Edi menambahkan, langkah evaluasi tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
Sebelumnya, pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tingkat Kota Bogor, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan apresiasi kepada Polresta Bogor Kota atas sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, DPRD berharap seluruh perangkat daerah terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas agar rasa aman masyarakat tetap terjaga.
(Erk)
