BERITA1BOGOR.COM – Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menerima langsung aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor Raya di Jalan Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Zenal Abidin, Ketua Komisi III Ahmad Aswandi, serta turut hadir Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol. Rio Wahyu Anggoro, dan Dandim Kota Bogor Kolonel Kav Gan Gan Rusgandara. Kehadiran unsur legislatif, eksekutif, dan Forkopimda ini menunjukkan keterbukaan pemerintah daerah dalam menerima aspirasi masyarakat.
Aksi unjuk rasa tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bogor, di antaranya Institut Agama Islam Tazkia, Universitas Djuanda (Unida), Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), dan Universitas Nusa Bangsa.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan aksi yang berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa telah diterima dengan baik.
“Alhamdulillah, aksi berjalan kondusif. Kami menghargai setiap pendapat yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa, dan seluruh aspirasi sudah kami terima dengan baik,” ujar Adityawarman.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Meski demikian, DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat nasional.
“Tentu sebagian besar tuntutan ini merupakan kewenangan pusat, bukan daerah. Namun kami akan menyampaikan dan mengantarkan aspirasi ini ke DPR RI agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” tegasnya.
Adityawarman menambahkan, DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor akan berkoordinasi untuk memastikan aspirasi mahasiswa tersampaikan secara resmi kepada lembaga pembuat kebijakan di tingkat nasional.
Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM Se-Bogor Raya menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), refungsi anggaran konstitusi, stabilitas harga kebutuhan pokok, pemerintahan bersih, reformasi regulasi, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pemberantasan mafia tanah.
(Erk)
