BERITA1BOGOR.COM – Anggota Komisi VI DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini, menyoroti persoalan perubahan status desil penerima bantuan sosial (bansos) yang menjadi salah satu keluhan paling banyak disampaikan masyarakat Kota Bogor.
Persoalan tersebut terungkap dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar Fetty di Aula Kantor Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (10/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik. Salah satu yang cukup banyak mendapat perhatian adalah perubahan status desil yang menjadi salah satu dasar dalam proses penentuan penerima bantuan sosial.
Fetty mengatakan, persoalan perubahan desil menjadi keluhan yang cukup dominan selama agenda pengawasan dan reses yang dilakukannya dalam sepekan terakhir.
Menurutnya, masyarakat masih mempertanyakan alasan perubahan status desil yang dapat memengaruhi posisi mereka dalam skema penerimaan bantuan sosial.
Keluhan serupa, kata Fetty, juga disampaikan pengurus RT dan RW yang kerap menjadi tempat pertama warga menyampaikan pertanyaan maupun persoalan terkait bantuan sosial.
“Karena itu kami menghadirkan Dinas Sosial agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung dari instansi yang berwenang,” ujar Fetty.
Fetty menilai penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar masyarakat memahami mekanisme pendataan dan perubahan status desil. Dengan demikian, persoalan yang muncul di tengah masyarakat tidak berhenti pada pertanyaan mengenai berhak atau tidaknya seseorang menerima bantuan, tetapi juga dapat dipahami dari sisi proses pendataan dan kondisi sosial ekonomi warga.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bogor, R. Giri Maya Yudistira, menyampaikan rencana verifikasi lapangan atau ground check terhadap data masyarakat.
Dinsos Kota Bogor menargetkan verifikasi terhadap sekitar 96 ribu kepala keluarga (KK) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bogor.
“Kami akan melakukan ground check dengan target 96 ribu kepala keluarga di seluruh Kota Bogor agar data desil dan penerima bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran,” kata Giri.
Fetty mengatakan kehadiran Dinsos dalam kegiatan pengawasan tersebut penting untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat sekaligus mencari jalan keluar terhadap persoalan yang muncul di lapangan.
Menurutnya, akurasi data menjadi hal penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah. Karena itu, data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi faktual masyarakat.
“Dengan verifikasi lapangan, data yang tercatat dalam sistem dapat dibandingkan dengan kondisi masyarakat secara langsung. Apabila terdapat ketidaksesuaian, proses pembaruan dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.
(Erk)
