BERITA1BOGOR.COM – Persoalan perubahan status desil penerima bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menjadi fokus dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi VI, Fetty Anggraenidini, di Aula Kantor Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Sabtu (18/7/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota DPRD Kota Bogor Asep Nazarullah serta perwakilan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor sebagai narasumber untuk memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial dan sistem desil.
Fetty Anggraenidini mengatakan, aspirasi yang paling banyak diterima masyarakat dalam agenda pengawasan dan reses selama sepekan terakhir berkaitan dengan perubahan status desil penerima bansos. Karena itu, Dinas Sosial dihadirkan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat langsung dari instansi yang berwenang.
“Selama satu pekan turun ke masyarakat, rata-rata keluhan yang saya terima terkait perubahan desil. Banyak warga yang bingung, bahkan RT dan RW juga kesulitan menjelaskan. Karena itu kami mengundang Dinas Sosial agar masyarakat mendapatkan penjelasan langsung dari instansi yang berwenang,” ujar Fetty.
Selain persoalan bansos, Fetty juga menerima berbagai aspirasi mengenai pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK di Kota Bogor. Salah satu laporan yang menjadi perhatian adalah adanya perubahan nilai calon peserta didik saat proses verifikasi.
Menurutnya, perubahan yang seharusnya terjadi dalam proses seleksi adalah peringkat akibat persaingan antarpeserta, bukan nilai yang telah diperoleh.
“Yang berubah seharusnya adalah peringkat karena persaingan, bukan nilainya. Kalau nilai berubah saat verifikasi, tentu ini menjadi tanda adanya ketidakberesan dalam penyelenggaraan SPMB,” katanya.
Ia menegaskan, pelaksanaan SPMB perlu dievaluasi agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan rasa keadilan kepada seluruh peserta. DPRD Provinsi Jawa Barat juga terus melakukan fungsi pengawasan melalui evaluasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan SPMB tahun 2027.
Fetty berharap waktu yang masih tersedia dapat dimanfaatkan untuk menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang lebih baik, sekaligus memperkuat sosialisasi seluruh jalur penerimaan kepada masyarakat.
“Masih ada waktu sekitar satu tahun untuk melakukan persiapan. Jalur prestasi, ketua OSIS, afirmasi maupun jalur lainnya harus disosialisasikan dengan jelas. Kuotanya juga harus transparan dan jangan sampai ada praktik titip-menitip yang mencederai keadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bogor, R. Giri Maya Yudistira, menjelaskan bahwa sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan status desil dan validitas data penerima bantuan sosial.
Sebagai langkah perbaikan, Dinsos Kota Bogor akan melaksanakan program ground check atau verifikasi lapangan untuk memastikan data penerima bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran. Pelatihan petugas dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026 dengan melibatkan Karang Taruna, aparatur sipil negara (ASN), serta unsur RW.
“Setelah pelatihan, mulai 1 Agustus 2026 kami akan langsung melakukan ground check. Target kami sebanyak 96 ribu kepala keluarga di seluruh Kota Bogor akan diverifikasi agar data desil dan penerima bantuan sosial menjadi lebih akurat dan tepat sasaran,” ujar Giri.
Melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bogor berharap berbagai aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan, baik dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyelenggaraan SPMB di tahun-tahun mendatang.
(Erk)
