BERITA1BOGOR.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor memperkuat strategi penataan transportasi perkotaan melalui rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar, serta transformasi angkutan kota (angkot). Langkah tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus membenahi layanan transportasi publik.
Kepala Dishub Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, memaparkan grand design dan arah kebijakan strategis tersebut dalam kegiatan bersama awak media dan pemangku kepentingan di Kantor Uji KIR Dishub Kota Bogor, Selasa (27/10/2026).
Sujatmiko menjelaskan, penataan transportasi Kota Bogor berfokus pada tiga aspek utama, yakni penanganan kemacetan, pengelolaan angkutan umum yang menghadapi kelebihan pasokan armada (over-supply), serta integrasi layanan transportasi melalui kolaborasi lintas sektor.
“Sasarannya ada tiga aspek utama. Pertama, bagaimana kami mampu menyelesaikan masalah kemacetan untuk meningkatkan mobilitas lalu lintas secara keseluruhan. Kedua, mengelola angkutan umum yang saat ini dihadapkan pada kondisi over-supply melalui transformasi pelayanan publik. Ketiga, bagaimana semuanya ini terintegrasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Sujatmiko.
Dalam penanganan kemacetan, Dishub Kota Bogor melakukan evaluasi dan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan penataan. Salah satunya di kawasan Alun-Alun Kota Bogor, melalui penertiban parkir liar di bahu jalan yang menyebabkan penyempitan lajur kendaraan.
Penyesuaian geometri jalan dan pembongkaran median yang dinilai tidak efektif juga dilakukan di sejumlah titik strategis, antara lain Simpang Ekalokasari, Jalan Martadinata, Simpang Jambu Dua, Simpang Lippo Mall, Kebon Pedes, hingga kawasan Ciawi.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas jalan, mengurangi antrean kendaraan, serta menekan waktu tundaan di persimpangan. Evaluasi infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan.
“Kami melakukan evaluasi dan penyesuaian infrastruktur jalan berdasarkan data riil di lapangan. Tujuannya jelas, yakni mempercepat mobilitas, mengurai titik-titik simpul kemacetan, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan,” kata Sujatmiko.
Selain rekayasa lalu lintas, Dishub juga berencana memperketat pengawasan terhadap pelanggaran parkir liar. Salah satu instrumen yang disiapkan ialah penerapan sanksi penggembokan kendaraan disertai denda administratif yang disetorkan ke kas daerah, sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pengguna jalan.
Di sektor angkutan umum, Dishub menghadapi tantangan berupa persaingan dengan transportasi berbasis aplikasi serta ketidakseimbangan antara jumlah armada dan kebutuhan penumpang. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah mendorong konversi dan rasionalisasi armada angkot secara bertahap.
Menurut Sujatmiko, sebagian besar angkot konvensional di Kota Bogor telah berusia lebih dari 20 tahun. Karena itu, transformasi angkutan umum diarahkan pada peremajaan armada yang lebih ramah lingkungan, terintegrasi dengan moda transportasi lain, mendukung pembayaran nontunai, serta menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Penguatan trayek pengumpan (feeder) dan koridor angkutan massal juga menjadi bagian dari strategi untuk menyeimbangkan jumlah armada dengan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha operator angkutan umum.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Ana Ismawati, mengapresiasi pemaparan program kerja Dishub yang melibatkan unsur media dan pemangku kepentingan. Ia menilai kolaborasi dan keterbukaan informasi penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik.
“Semangat kecintaan kepada Kota Bogor ini adalah modal dasar yang luar biasa. Tantangan di era digitalisasi saat ini menuntut kita untuk terus berkolaborasi, menghadirkan komunikasi publik yang efektif, serta menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat,” ujar Ana.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Herman Indrabudi atau Kang Aldho, turut menyatakan kesiapan insan pers untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai program pembangunan dan pelayanan publik secara objektif.
“Kami dari unsur media, baik cetak, daring, maupun televisi, siap menjadi mitra strategis Pemkot Bogor. Melalui narasi yang objektif dan berimbang, kami ingin memastikan masyarakat memahami berbagai kebijakan pelayanan publik, termasuk program penataan transportasi dan kebersihan yang sedang dijalankan Dishub,” ungkapnya.
Melalui rangkaian kebijakan tersebut, Dishub Kota Bogor berupaya membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih lancar, terintegrasi, dan inklusif. Pelaksanaan program secara bertahap diharapkan dapat menjawab persoalan kemacetan sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.
(Erk)
