BERITA1BOGOR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah pada periode 2026–2027. Langkah ini dilakukan melalui sinergi lintas sektor dengan melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, relawan, hingga masyarakat.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa mitigasi dan pencegahan harus menjadi prioritas dalam menghadapi potensi bencana, terutama di tengah meningkatnya risiko akibat perubahan cuaca dan tingginya curah hujan.
Hal tersebut disampaikan Jenal saat memimpin Apel Sinergi Lintas Sektor Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 di Markas Komando (Mako) BPBD Kota Bogor, Jumat (6/11/2026) pagi.
Menurut Jenal, apel kesiapsiagaan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dan sinergi dengan Polresta Bogor Kota, Kodim 0606/Kota Bogor, serta seluruh perangkat daerah terkait.
“Dalam menghadapi situasi hidrometeorologi di Kota Bogor, yang saat ini secara spesifik merupakan hidrometeorologi basah, diperlukan kesiapsiagaan terhadap perubahan cuaca yang berkaitan dengan curah hujan,” ujar Jenal.
Ia menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki persepsi, komitmen, dan langkah mitigasi yang selaras.
“Pencegahan lebih baik daripada penanganan saat darurat. Sekaligus menetapkan status siaga darurat bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder,” tegasnya.
Upaya mitigasi, lanjut Jenal, harus dimulai dari tingkat kewilayahan melalui penguatan Kelurahan Tangguh Bencana dan Kecamatan Tangguh Bencana. Langkah ini penting untuk mendeteksi serta mengantisipasi potensi bencana sejak dini.
Pasalnya, sejumlah bencana yang kerap terjadi di Kota Bogor meliputi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Selain itu, terdapat sejumlah titik rawan bencana hidrometeorologi yang tersebar di berbagai wilayah.
Jenal juga mendorong agar upaya mitigasi bencana menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Yang paling penting adalah mitigasi awal. Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya bencana,” jelasnya.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan, salah satunya melalui perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memicu banjir.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, menjelaskan bahwa apel siaga tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026, Surat Edaran Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat Nomor 2432/PB.01.03/PK, serta rencana kerja Polresta Bogor Kota, Kodim 0606/Kota Bogor, dan Pemkot Bogor melalui BPBD Kota Bogor Tahun 2026.
Kegiatan ini juga mengacu pada Berita Acara Rapat Koordinasi Sinergi Lintas Sektor Nomor 300.2.3/ba.1678-BPBD/2026 tertanggal 5 November 2026.
Dimas menyebutkan bahwa apel tersebut menjadi pemeriksaan akhir atau final check terhadap kesiapan personel, peralatan, dan logistik yang akan digunakan dalam menghadapi potensi bencana.
“Apel ini digelar sebagai bentuk final check kesiapan penuh personel, peralatan, serta logistik di lapangan. Ini adalah wujud nyata komando kesiapsiagaan terpadu dan sinergi tanpa sekat antarinstansi untuk memitigasi serta mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi basah di wilayah Kota Bogor pada periode 2026 hingga 2027,” ungkap Dimas.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian upaya prabencana yang telah dilaksanakan BPBD Kota Bogor bersama unsur pentahelix dan lintas sektor sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Capaian tersebut antara lain penyelesaian Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir dan Gempa Bumi Kota Bogor, serta pemasangan dan pengoperasian satu unit Early Warning System (EWS) tanah longsor di Kelurahan Panaragan.
Selain itu, BPBD Kota Bogor telah menyelenggarakan Jambore 27 Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana), membentuk 12 Keltana baru, serta mendeklarasikan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana se-Kota Bogor.
Penguatan kesiapsiagaan juga dilakukan melalui pengukuhan 20 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pembentukan Pramuka Tangguh Bencana sebagai garda depan relawan muda, pelaksanaan Aksi Hijau atau mitigasi lingkungan secara serentak, serta pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) lintas sektor.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkot Bogor berharap kesiapsiagaan seluruh unsur semakin kuat sehingga potensi risiko bencana hidrometeorologi dapat diantisipasi sedini mungkin dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
(Erk)
