BERITA1BOGOR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) menggelar sosialisasi Bantuan Sosial (Bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Tidak Tunai (BSTT), serta program bedah rumah Kota Bogor Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan sosialisasi digelar di Amanuba Hotel and Resort Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan pada Rabu, 23 September 2026.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai tata kelola penanganan RTLH dan program bedah rumah di Kota Bogor, termasuk mekanisme administrasi dan pelaksanaan bantuan.
Dedie menjelaskan, secara keseluruhan terdapat 2.909 unit rumah yang akan mendapatkan intervensi melalui berbagai sumber pembiayaan. Di antaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah lembaga dan perusahaan.
“Tentu kami menginginkan kasi kemas, lurah, camat dan semuanya memahami bahwa semua bantuan ini harus memenuhi persyaratan administrasi,” ungkap Dedie didampingi Kepala Disperumkim Kota Bogor Chusnul Rozaqi.
Menurut Dedie, pelaksanaan program tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sambung Dedie, sosialisasi menjadi bagian penting sebelum program dilaksanakan.
“Maka dari itu kami sosialisasikan terlebih dahulu. Ini bantuan dari BSPS, RTLH, kemudian bantuan dari Budha Suci, Rutilahu Provinsi, dari Tirta Pakuan, dari berbagai bantuan lain, baik perorangan maupun korporasi. Totalnya 2.909 titik rumah dengan variasi bantuan keuangan yang berbeda-beda,” jelasnya.
Dedie menerangkan, besaran bantuan yang diterima masyarakat berbeda-beda sesuai dengan programnya.
Untuk program bedah rumah, bantuan dapat mencapai Rp100 juta untuk satu rumah. Sementara bantuan RTLH berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta, sedangkan bantuan melalui program BSPS rata-rata sebesar Rp20 juta.
“Ya, jadi banyak bantuannya, tapi yang penting datanya,” kata Dedie.
Selain 2.909 rumah tersebut, Pemkot Bogor juga tengah menginventarisasi sekitar 2.000 rumah yang memiliki keterkaitan dengan penanganan kasus tuberkulosis (TBC). Program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian yang membidangi urusan perumahan.
“Belum lagi kami akan intervensi 2.000 titik rumah yang ada korelasi dengan penderita TBC dari Kementerian Kesehatan dan juga dari kementerian perumahan. Jadi sedang berproses, sedang diinventarisasi titik-titiknya di mana saja,” jelasnya.
Dedie menegaskan, validitas data menjadi salah satu hal utama sebelum bantuan disalurkan. Pemerintah Kota Bogor akan memastikan proses pendataan dan verifikasi dilakukan agar program tepat sasaran.
“Ini akan dilaksanakan tahun ini, tapi harus valid datanya. Jadi kalau dengan kementerian perumahan bekerja sama dengan kementerian kesehatan, perkiraan total 4.909 rumah di Kota Bogor, tahun ini saja,” pungkas Dedie.
(Erk)
