BERITA1BOGOR.COM – Forum Ormas Bogor Bersatu (FOBB) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Rumah Sakit Marzuki Mahdi (RSMM), Kota Bogor, Jumat (19/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menghentikan sementara pembangunan Gedung Gene Bank Indonesia yang tengah berlangsung.
FOBB menilai proyek tersebut perlu dievaluasi karena diduga belum melengkapi seluruh aspek perizinan yang dipersyaratkan. Selain itu, mereka juga meminta keterbukaan informasi terkait dokumen legalitas pembangunan yang merupakan bagian dari proyek berskala nasional tersebut.
Ketua FOBB, Umar Dani, mengatakan pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
“Forum Ormas Bogor Bersatu menyatakan keprihatinan dan perhatian serius terhadap pelaksanaan pembangunan Gedung Gene Bank Indonesia. Kami menilai hingga saat ini masih terdapat berbagai pertanyaan publik yang belum terjawab secara terbuka terkait aspek legalitas, administrasi, serta pengawasan pembangunan proyek tersebut,” ujar Umar Dani saat berorasi.
Menurut Umar, status proyek yang memiliki nilai strategis bagi negara tidak boleh mengesampingkan aturan hukum maupun prosedur administrasi yang berlaku di daerah.
Ia menegaskan keterbukaan dokumen perizinan dan lingkungan merupakan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Dalam negara hukum, tidak boleh ada perlakuan istimewa atau pengecualian terhadap pihak tertentu. Semua pihak wajib tunduk dan patuh terhadap aturan yang sama. Pemkot Bogor jangan bersikap pasif terhadap proyek yang berada dalam wilayah administrasinya,” tegasnya.
Meski demikian, Umar menegaskan aksi yang dilakukan FOBB bukan merupakan bentuk penolakan terhadap pembangunan maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan kesehatan nasional.
“Gerakan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan kesehatan nasional. Sebaliknya, FOBB mendukung setiap program pembangunan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai hukum,” katanya.
FOBB menyatakan akan terus mengawal perkembangan proyek tersebut hingga seluruh dokumen legalitas dan perizinan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
“Tidak boleh ada proyek yang kebal hukum. Tidak boleh ada pembangunan yang berjalan di atas tanda tanya. Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Umar.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri secara tertib.
Dalam aksi tersebut, FOBB menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, yaitu:
- Menghentikan sementara aktivitas pembangunan hingga seluruh aspek perizinan dinyatakan lengkap.
- Mendesak Kementerian Kesehatan RI membuka seluruh dokumen legalitas pembangunan Gedung Gene Bank Indonesia kepada publik.
- Meminta Pemerintah Kota Bogor melakukan audit dan pemeriksaan administratif terhadap seluruh aspek perizinan proyek.
- Mendesak Satpol PP Kota Bogor menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan peraturan secara profesional dan objektif.
- Meminta Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan apabila ditemukan dugaan maladministrasi.
- Mendesak Inspektorat Jenderal Kemenkes, BPK, dan BPKP melakukan audit kepatuhan terhadap proses pembangunan serta penggunaan anggaran negara.
- Meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan negara.
- Menolak kelanjutan proyek sebelum seluruh kewajiban administratif dan hukum dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
(Red)
