BERITA1BOGOR.COM – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempercepat transformasi digital pengadaan pemerintah melalui penerapan akun INAPROC dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 5.
Sistem ini ditargetkan mulai digunakan dalam pelaksanaan pengadaan yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun anggaran 2027.
Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan pendampingan pembuatan akun INAPROC dan diseminasi SPSE Versi 5 bersama Pemerintah Kota Bogor di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal, Selasa (20/10/2026).
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa mengatakan, kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pelaku pengadaan dalam mengadopsi sistem digital yang lebih terintegrasi, efisien, dan akuntabel.
Ia juga menjelaskan, bahwa INAPROC dirancang sebagai pintu akses terpadu bagi ekosistem pengadaan digital pemerintah. Melalui mekanisme single sign-on, pengguna dapat mengakses berbagai layanan pengadaan menggunakan satu akun, tanpa perlu masuk melalui akun yang berbeda untuk setiap sistem.
“Kalau dulu sistem pengadaan digital itu banyak. Ada SIRUP, ada SPSE, ada e-Katalog, punya akun masing-masing. Sekarang terintegrasi. Istilah kerennya single sign-on,” ujar Patria.
Selain menyederhanakan akses, INAPROC mendukung penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Sementara itu, SPSE Versi 5 dikembangkan untuk menyesuaikan proses pengadaan dengan perubahan regulasi dan perkembangan teknologi.
Menurut Patria, integrasi tidak cukup dilakukan pada sistem pengadaan saja, tetapi perlu diperluas hingga sistem pembayaran. Keterhubungan tersebut diharapkan dapat mendorong digitalisasi proses pengadaan secara menyeluruh sekaligus menghasilkan data yang lebih terintegrasi.
“Integrasi ini diharapkan memastikan proses pengadaan berjalan melalui mekanisme digital dan menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut kami, salah satu cara untuk membuat pengadaan 100 persen digital adalah integrasi dengan pembayaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, data yang dihasilkan melalui ekosistem pengadaan digital berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pengelolaan dan pengembangan sistem pemerintah. Karena itu, kesiapan sumber daya manusia serta pemahaman terhadap mekanisme penggunaan sistem menjadi bagian penting dalam proses transformasi digital.
“Melalui pendampingan dan diseminasi tersebut, LKPP memberikan ruang bagi para pelaku pengadaan untuk memahami penggunaan akun INAPROC dan penerapan SPSE Versi 5. Peserta kegiatan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan kebutuhan penguatan pemahaman terhadap sistem pengadaan digital di berbagai wilayah,” katanya.
Sementara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Sekretariat Daerah Kota Bogor, Hanafi, mengapresiasi kepercayaan LKPP yang memilih Kota Bogor sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana konsolidasi untuk meningkatkan kesiapan pelaku pengadaan dalam mendukung transformasi digital pemerintah.
“Versi 5 ini tujuannya untuk mempercepat layanan pemerintah kepada masyarakat dengan mekanisme pengadaan yang digital,” tutur Hanafi, didampingi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor, Undang Sulaiman.
Hanafi berharap penerapan sistem pengadaan digital dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintah yang telah direncanakan dalam APBD. Proses pengadaan yang semakin efektif dan terkendali diharapkan turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Jadi melalui integrasi INAPROC dan penerapan SPSE Versi 5, LKPP bersama pemerintah daerah mendorong terbentuknya ekosistem pengadaan digital yang lebih terhubung, efisien, dan akuntabel. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengadaan pemerintah melalui pemanfaatan teknologi dan data,” pungkasnya.
(Erk)
