BERITA1BOGOR.COM – Kecamatan Bogor Tengah mengambil langkah proaktif dalam memastikan keakuratan data penerima bantuan sosial melalui verifikasi lapangan atau ground check secara menyeluruh.
Langkah yang dilakukan bertujuan untuk memvalidasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan serta program bantuan sosial lainnya agar tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Berdasarkan data pembaruan per 24 November 2025, tercatat jumlah peserta BPJS PBI di Kecamatan Bogor Tengah mencapai 16.377 jiwa yang bersumber dari APBD dan 26.820 jiwa yang bersumber dari APBN.
Camat Bogor Tengah, Dheri Wiriadirama, menyatakan bahwa verifikasi ini penting untuk memberikan gambaran riil kondisi ekonomi warga di lapangan.
“Kami melakukan ground check agar data yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) tetap terbarukan (update), baik itu terkait penambahan, pengurangan, maupun perubahan status kepesertaan PBI,” ujar Dheri di Bogor usai menggelar Pres Gathering di Kantor Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa 28 April 2026.
Lebih lanjut Dheri mengatakan, penyelesaian ground check terhadap seluruh data Desil 1 hingga 5 dengan progres 100 persen menjadikan Bogor Tengah sebagai kecamatan tercepat di Kota Bogor dalam merampungkan proses verifikasi data Kemensos.
Dalam proses pendataan, petugas di lapangan menggunakan 32 instrumen kategori pertanyaan untuk menyaring kelayakan penerima bantuan.
“Kecepatan ini berkat kerja keras teman-teman di kelurahan yang langsung mencocokkan data di lapangan dengan kertas kerja yang disiapkan. Hasil verifikasi tersebut kini telah terunggah ke sistem Kementerian Sosial secara real-time,” jelas Dheri.
Data yang telah diverifikasi ini nantinya tidak hanya digunakan untuk BPJS PBI, tetapi juga menjadi basis data krusial untuk berbagai program bantuan lainnya, antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Bansos dan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dheri berharap, melalui pemutakhiran data yang akurat, terjadi dinamika ekonomi yang positif di tengah masyarakat. Warga yang secara ekonomi telah meningkat diharapkan dapat melakukan graduasi mandiri (naik desil), sehingga alokasi bantuan dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih layak namun belum terdata.
“Harapan kami adalah keadilan sosial. Warga yang sudah mampu bisa naik kelas, sementara warga yang sebelumnya belum masuk namun sangat layak, kini bisa terdata dalam Desil 1 sampai 5 agar hak-hak mereka terpenuhi,” pungkasnya.
(Erk**)
